Ditulis oleh: Dina Septiyana
Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Pendidikan
Kita tahu sendiri pendidikan di indonesia itu sangat minim sekali terutama
dalam sarana dan prasarana , seperti hal nya sarana prasarana pendidikan di
sekolah rusak di berbagai di indonesia dan banyak memprihatinkan terutama di
daerah terpencil . Dalam hal ini fasilitas kegiatan belajar mengajar itu
sungguh jauh dari tidak layaknya pembelajaran.seperti halnya fasilitas yang
tidak memadai yaitu gedung kelas bocor,bangku sekolah rusak maupun tidak
mencukupi,
Begitupun juga mengenai kurangnnya tenaga pengajar yang tidak
profesional.ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai maka akan
berakibat dalam masalah minimnya pendidikan, di sebabkan karena keterbatasan
fasilitas sekolah dan pembelajaran yang tidak memadai saat ini.padalah apabila
kita lihat dari pengertian pendidikan adalah usaha sadar yang di
lakukan dan disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan.tentunya jika
pendidikan disusun dengan secara sistematis dan planingyang baik tenunya sesuai
dengan tujuan ingin di capai.akan tetapi dalam memanajemen srana dan prasarana
pendidikan terdapat kekurangan dalam memanajemen yaitu kurangnya sarana prsarana
yang dibutuhkan peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran.
Realitanya di daerah terpencil tidak memadai mengenai sarana prasarana
pedidikan,termasuk SDM nya sendiri sehingga memicu perkembangan
pendidikan,dalam hal ini banyak permasalahan timbul mengenai kurangnya sarana
dan prasaran seperti halnya fasilitas yang minim yaitu dalam permasalahan
utama di setiap pendidikan sekolah di indonesia,terutama di daerah terpencil
yang jauh dari perkotaan.dalam hal ini akan menimbulkan kurangnya kesenjangan mutu
pendidikan tersebut.maka banyak peserta didik yang berada di daerah terpencil
seperi halnya pendidikan di desa tidak bisa menikmati kenyamanan dan
kelengkapan fasilitas tersebut seperti peserta didik dikota.
Maka dari itu pemerintah perlu melakukan bantuan terhadap daerah terpencil
tersebut agar pendidikan dapat berkembang dan tercapai pulanya tujuan
pendidikan tersebut.dan kurangnya alokasi dana yang terhambat yaitu dalam hal
banyak penyalagunaan dana administrasi sekolah dan adanya oknum-oknum yang
tidak bertanggung jawab dalam hal pendanaan sehingga adanya penyalah gunaan
dana dan menghambat proses pendidikan.dalam hal ini pemerintah kurang tegas
dalam menangani oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana.
Dalam masalah di atas seharusnya pendidikan yang ada di indonesia ini
upaya yang dilakukan adalah pendidikan harus berjalan efektif. Dalam
peningkatan pembelajaran seperti halnya pengajaran yang baik sehingga mutu
peserta didik lebih berkualias.dan perlunya kejujuran dan rencana yang strategis
terhadap manajemen keuangan pendidikan,agar pendidikan saat ini teroptimalkan
dan meningkatkan fasilitas dan bakat minat siswa didik menjadi lebih
baik.dan pemerintah perlu adanya peningkatan fasilitas yang ada di
sekolah,sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman atas adanya
fasilitas yang memadai tersebut.
Dan setiap pendidikan itu wajib memiliki sarana seperti perabot,peralatan
pendidikan,media pendidikan,buku dan sumber belajar tersebut agar dapat
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan teroktimal.apabila kelengkapan
fasilitas di atas memadai dan di kelola dengan baik baik maka sarana dan
prasarana berjalan dengan optimal sebaik mungkin. Sebaiknya juga
pemerintah melakukan tindak lanjut mengenai oknum-oknum yang tidak menyampaikan
wewenang dengan baik agar mereka dapat menyadari betapa pentingnya pendidikan.
Bahkan anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati meminta pemerintah fokus untuk
membenahi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan. Sebab, di banyak daerah
masih banyak ditemui sarpras yang kurang memadai, sehingga memerlukan
perbaikan.
Demikian dikemukakannya usai meninjau beberapa sekolah di Lampung Timur,
Lampung, pekan lalu. Sekolah yang ditinjau dalam rangka kunjungan kerja Komisi
X DPR ini diantaranya SDN 1 Tulus Rejo Pekalongan, SMPN 2 Batanghari Nuban, dan
SMAN 1 Sukadana.
“Setelah mengunjungi tiga sekolah ini, saya melihat tiga hal penting. Pertama,
masih adanya kekurangan dari sisi infrastruktur, kurang fokusnya pada pemeliharaan
mutu pendidikan, dan ada permasalahan dari sisi akses,” kata Reni.
Reni menilai, SDN 1 Tulus Rejo dari dari sisi guru dan kurikulum sudah cukup
memadai. Sekolah yang telah berdiri dari tahun 1960 ini tetap menggunakan
Kurikulum KTSP. Sehingga, sisi standar nasional pendidikan, terkait dengan
kurikulum dan guru sudah terpenuhi.
“Tetapi gedung sekolahnya sudah sangat tidak memadai. Bangunan sudah sangat
lama, karena dibangun pada 1960. Dan hingga sekarang sekolah itu belum
direvitalisasi,” kata dia.
Sementara untuk SMPN 2 Batanghari Nuban, Reni melihat ada yang mubazir dalam
penggunaan gedung. Karena dari lebih dari lima ruang kelas yang ada, hanya
terisi 3 ruang kelas. Menghadapi situasi seperti ini, perlu adanya regrouping
dalam rombongan belajar (rombel).
“Jadi sebaiknya sekolah ini di re-grouping dengan sekolah di sekitarnya.
Sehingga gedung yang ada itu bisa digunakan untuk sekolah lainnya, misalnya
untuk tingkat SMK. Apalagi lahan kosongnya juga masih cukup luas,” kata Reni.
Untuk SMAN 1 Sukadan, Reni mengkritisi laboratorium komputer yang sudah
ketinggalam zaman. Akibatnya, sekolah tidak dapat menjalankan Ujian Nasional
Berbasis Komputer (UNBK). Padahal, sekolah ini juga terletak di ibukota
kabupaten.
“Sekolah ini berada di jantung ibu kota kabupaten, dan SMA ini sudah menjadi
tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Tahun depan SMA ini harus melaksanakan
UNBK,” dorong politisi asal dapil Jawa Barat itu.
Melihat berbagai kondisi sarpras pendidikan di Lampung Timur yang cukup
memprihatinkan, Reni meminta adanya perhatian dari Pemerintah Daerah, agar
fokus terhadap proses pendidikan. Karena tanggung jawab pendidikan, sepenuhnya
ada di Pemerintah Daerah.
“Saya kira hal ini harus menjadi fokus perhatian kita. Kenapa demikian, karena
sebagus apapun proses pembelajaran, dan sebaik apapun kurikulum diberikan, jika
sarpras penunjang ini tidak memadai, akan berefek tidak bagus,” khawatir Reni.
Ke depannya melalui Panja Sarana dan Prasarana Komisi X, ia akan
merekomendasikan kepada pemerintah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang
sebesar 70 persen untuk fisik dan 30 persen untuk mutu pendidikan, agar
diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang sudah mendesak untuk diberikan
bantuan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim mengakui
pembangunan infrastruktur untuk pendidikan memang masih minim. Namun pihaknya
sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi sarpras.
“Kami tidak kurang-kurang dalam mengusahakan, tapi memang butuh pembenahan,
baik di SD maupun SMP. Meskipun SMA menjadi kewenangan provinsi, namun kami
juga bertanggung jawab dalam menangangani SMA,” kata Bupati Lamtim.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lamtim juga mengutarakan permintaan untuk menambah
jumlah Sekolah Menengah Kejuruan, mengingat daerahnya membutuhkan lulusan siap
kerja, jika tidak tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.
Saran:
https://www.kompasiana.com/shabrinafinri/54f98a61a333112b058b5252/kurangnya-pemerataan-sarana-dan-prasarana-sekolah
https://republika.co.id/berita/omj7ax368/pemerintah-diminta-fokus-benahi-sarana-prasarana-pendidikan
http://reskygusniel.blogspot.com/2013/05/problematika-sarana-dan-prasarana.html
