Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Pendidikan
Kita tahu sendiri pendidikan di indonesia itu sangat minim sekali terutama dalam sarana dan prasarana , seperti hal nya sarana prasarana pendidikan di sekolah rusak di berbagai di indonesia dan banyak memprihatinkan terutama di daerah terpencil . Dalam hal ini fasilitas kegiatan belajar mengajar itu sungguh jauh dari tidak layaknya pembelajaran.seperti halnya fasilitas yang tidak memadai yaitu gedung kelas bocor,bangku sekolah rusak maupun tidak mencukupi,
Begitupun juga mengenai kurangnnya tenaga pengajar yang tidak profesional.ketika sarana dan prasarana sekolah tidak memadai maka akan berakibat dalam masalah minimnya pendidikan, di sebabkan karena keterbatasan fasilitas sekolah dan pembelajaran yang tidak memadai saat ini.padalah apabila kita lihat dari pengertian pendidikan adalah usaha sadar yang di lakukan dan disusun secara sistematis untuk mencapai suatu tujuan.tentunya jika pendidikan disusun dengan secara sistematis dan planingyang baik tenunya sesuai dengan tujuan ingin di capai.akan tetapi dalam memanajemen srana dan prasarana pendidikan terdapat kekurangan dalam memanajemen yaitu kurangnya sarana prsarana yang dibutuhkan peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran.
Realitanya di daerah terpencil tidak memadai mengenai sarana prasarana pedidikan,termasuk SDM nya sendiri sehingga memicu perkembangan pendidikan,dalam hal ini banyak permasalahan timbul mengenai kurangnya sarana dan prasaran seperti halnya fasilitas yang minim yaitu dalam permasalahan utama di setiap pendidikan sekolah di indonesia,terutama di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan.dalam hal ini akan menimbulkan kurangnya kesenjangan mutu pendidikan tersebut.maka banyak peserta didik yang berada di daerah terpencil seperi halnya pendidikan di desa tidak bisa menikmati kenyamanan dan kelengkapan fasilitas tersebut seperti peserta didik dikota.
Maka dari itu pemerintah perlu melakukan bantuan terhadap daerah terpencil tersebut agar pendidikan dapat berkembang dan tercapai pulanya tujuan pendidikan tersebut.dan kurangnya alokasi dana yang terhambat yaitu dalam hal banyak penyalagunaan dana administrasi sekolah dan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pendanaan sehingga adanya penyalah gunaan dana dan menghambat proses pendidikan.dalam hal ini pemerintah kurang tegas dalam menangani oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana.
Dalam masalah di atas seharusnya pendidikan yang ada di indonesia ini upaya yang dilakukan adalah pendidikan harus berjalan efektif. Dalam peningkatan pembelajaran seperti halnya pengajaran yang baik sehingga mutu peserta didik lebih berkualias.dan perlunya kejujuran dan rencana yang strategis terhadap manajemen keuangan pendidikan,agar pendidikan saat ini teroptimalkan dan meningkatkan fasilitas dan bakat minat siswa didik menjadi lebih baik.dan pemerintah perlu adanya peningkatan fasilitas yang ada di sekolah,sehingga peserta didik dapat belajar dengan nyaman atas adanya fasilitas yang memadai tersebut.
Dan setiap pendidikan itu wajib memiliki sarana seperti perabot,peralatan pendidikan,media pendidikan,buku dan sumber belajar tersebut agar dapat menunjang proses pembelajaran yang teratur dan teroktimal.apabila kelengkapan fasilitas di atas memadai dan di kelola dengan baik baik maka sarana dan prasarana berjalan dengan optimal sebaik mungkin. Sebaiknya juga pemerintah melakukan tindak lanjut mengenai oknum-oknum yang tidak menyampaikan wewenang dengan baik agar mereka dapat menyadari betapa pentingnya pendidikan.
Bahkan anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati meminta pemerintah fokus untuk membenahi sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan. Sebab, di banyak daerah masih banyak ditemui sarpras yang kurang memadai, sehingga memerlukan perbaikan.
Demikian dikemukakannya usai meninjau beberapa sekolah di Lampung Timur, Lampung, pekan lalu. Sekolah yang ditinjau dalam rangka kunjungan kerja Komisi X DPR ini diantaranya SDN 1 Tulus Rejo Pekalongan, SMPN 2 Batanghari Nuban, dan SMAN 1 Sukadana.
“Setelah mengunjungi tiga sekolah ini, saya melihat tiga hal penting. Pertama, masih adanya kekurangan dari sisi infrastruktur, kurang fokusnya pada pemeliharaan mutu pendidikan, dan ada permasalahan dari sisi akses,” kata Reni.
Reni menilai, SDN 1 Tulus Rejo dari dari sisi guru dan kurikulum sudah cukup memadai. Sekolah yang telah berdiri dari tahun 1960 ini tetap menggunakan Kurikulum KTSP. Sehingga, sisi standar nasional pendidikan, terkait dengan kurikulum dan guru sudah terpenuhi.
“Tetapi gedung sekolahnya sudah sangat tidak memadai. Bangunan sudah sangat lama, karena dibangun pada 1960. Dan hingga sekarang sekolah itu belum direvitalisasi,” kata dia.
Sementara untuk SMPN 2 Batanghari Nuban, Reni melihat ada yang mubazir dalam penggunaan gedung. Karena dari lebih dari lima ruang kelas yang ada, hanya terisi 3 ruang kelas. Menghadapi situasi seperti ini, perlu adanya regrouping dalam rombongan belajar (rombel).
“Jadi sebaiknya sekolah ini di re-grouping dengan sekolah di sekitarnya. Sehingga gedung yang ada itu bisa digunakan untuk sekolah lainnya, misalnya untuk tingkat SMK. Apalagi lahan kosongnya juga masih cukup luas,” kata Reni.
Untuk SMAN 1 Sukadan, Reni mengkritisi laboratorium komputer yang sudah ketinggalam zaman. Akibatnya, sekolah tidak dapat menjalankan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Padahal, sekolah ini juga terletak di ibukota kabupaten.
“Sekolah ini berada di jantung ibu kota kabupaten, dan SMA ini sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi. Tahun depan SMA ini harus melaksanakan UNBK,” dorong politisi asal dapil Jawa Barat itu.
Melihat berbagai kondisi sarpras pendidikan di Lampung Timur yang cukup memprihatinkan, Reni meminta adanya perhatian dari Pemerintah Daerah, agar fokus terhadap proses pendidikan. Karena tanggung jawab pendidikan, sepenuhnya ada di Pemerintah Daerah.
“Saya kira hal ini harus menjadi fokus perhatian kita. Kenapa demikian, karena sebagus apapun proses pembelajaran, dan sebaik apapun kurikulum diberikan, jika sarpras penunjang ini tidak memadai, akan berefek tidak bagus,” khawatir Reni.
Ke depannya melalui Panja Sarana dan Prasarana Komisi X, ia akan merekomendasikan kepada pemerintah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sebesar 70 persen untuk fisik dan 30 persen untuk mutu pendidikan, agar diprioritaskan untuk sekolah-sekolah yang sudah mendesak untuk diberikan bantuan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim mengakui pembangunan infrastruktur untuk pendidikan memang masih minim. Namun pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membenahi sarpras.
“Kami tidak kurang-kurang dalam mengusahakan, tapi memang butuh pembenahan, baik di SD maupun SMP. Meskipun SMA menjadi kewenangan provinsi, namun kami juga bertanggung jawab dalam menangangani SMA,” kata Bupati Lamtim.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lamtim juga mengutarakan permintaan untuk menambah jumlah Sekolah Menengah Kejuruan, mengingat daerahnya membutuhkan lulusan siap kerja, jika tidak tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.
Saran:
https://www.kompasiana.com/shabrinafinri/54f98a61a333112b058b5252/kurangnya-pemerataan-sarana-dan-prasarana-sekolah
https://republika.co.id/berita/omj7ax368/pemerintah-diminta-fokus-benahi-sarana-prasarana-pendidikan
http://reskygusniel.blogspot.com/2013/05/problematika-sarana-dan-prasarana.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar